JAKARTA – Ketegasan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono yang melarang praktik pungutan liar (pungli) dan transaksi uang dalam penanganan perkara hukum di lingkungan Polda Jawa Timur mendapat apresiasi dari Ketua Umum Forum Koordinasi Penegakan Hukum (FORKOGAKUM), Dr. Tasrif M. Saleh, S.H., M.H.
Menurut Tasrif, sikap tegas Kapolda Jatim yang mengancam akan memecat anggota kepolisian apabila terbukti meminta bayaran dalam penanganan perkara merupakan bentuk konkret implementasi slogan baru Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni Polisi Bersama Masyarakat.
Ia menilai, slogan Polisi Bersama Masyarakat Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, tidak boleh berhenti sebagai jargon atau identitas komunikasi institusi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, tindakan, dan keteladanan pimpinan (uswatun hasanah) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Langkah Kapolda Jawa Timur patut diapresiasi. Larangan Pungli Wujud Nyata Slogan Polisi Bersama Masyarakat. Ini merupakan implementasi konkret dari semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’ dari Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto,” kata Ketua Umum Forkogakum Dr. Tasrif M. Saleh, S.H., M.H dalam keterangan tertulisnya
Tasrif melanjutkan, ketika seorang Kapolda secara tegas melarang anggotanya meminta uang dalam penanganan perkara, sesungguhnya sedang berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena peringatan keras yang disampaikan Dekananto kepada jajaran reserse menunjukkan bahwa pembenahan kultur organisasi Polri harus dimulai dari keberanian pimpinan mengambil sikap terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan.
Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres jajaran dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim, Senin 16 November 2026 lalu.
Dalam arahannya, Dekananto memperingatkan agar tidak ada anggota yang menjadikan proses penegakan hukum sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi. Peringatan itu mencakup seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari pembuatan laporan polisi, gelar perkara, peningkatan status penyidikan, hingga penetapan tersangka.
Bagi akademisi Universitas Jayabaya ini, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan kepolisian dan seragam yang dikenakan setiap anggota merupakan amanah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan instrumen untuk melakukan transaksi atau memperoleh keuntungan pribadi.
Ia menegaskan, masyarakat yang mencari keadilan melalui proses hukum seharusnya memperoleh pelayanan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada praktik meminta imbalan di luar aturan dengan memanfaatkan posisi maupun kewenangan sebagai aparat penegak hukum.
Lebih lanjut akademisi dan sekaligus praktisi hukum ini mengatakan perubahan perilaku dan budaya kerja di tubuh Polri harus dimulai dari unsur pimpinan. Dalam konteks tersebut, mengaitkan sikap Kapolda Jatim dengan konsep kepemimpinan uswatun hasanah, yaitu kepemimpinan yang memberikan teladan atau contoh yang baik bagi bawahannya.
“Pemimpin harus menjadi uswatun hasanah yang artinya, apa yang disampaikan kepada bawahan harus terlebih dahulu ditunjukkan melalui tindakan nyata. Ketika Kapolda tegas menolak pungli dan melarang transaksi dalam penanganan perkara, seluruh jajaran harus menjadikan sikap tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Menurut Tasrif, keteladanan pimpinan memiliki peran penting dalam membangun integritas dan profesionalitas personel kepolisian. Ketegasan terhadap anggota yang menyalahgunakan kewenangan juga harus diikuti dengan pengawasan internal, evaluasi kinerja, serta penegakan sanksi secara konsisten berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap langkah Kapolda Jawa Timur tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh Kapolda di Indonesia. Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus diterjemahkan menjadi budaya kerja yang mengutamakan kepentingan publik, menjunjung tinggi integritas, serta memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum tanpa terbebani praktik pungutan liar.
“Kalau sikap dan ketegasan seperti yang ditunjukkan Kapolda Jawa Timur ini dapat diterapkan oleh seluruh Kapolda dan diikuti secara konsisten oleh jajarannya, saya yakin Polri akan semakin mendapatkan kepercayaan dan semakin dicintai masyarakat,” ujar Tasrif.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan slogan “Polisi Bersama Masyarakat” bukan terletak pada seberapa sering slogan tersebut disampaikan, melainkan pada sejauh mana masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan kepolisian.
“Polisi harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sedang mencari keadilan justru dibebani permintaan uang oleh oknum aparat. Inilah esensi Polri bersama masyarakat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas,” tutup Tasrif.
Narasumber : Ketua Umum Forum Koordinasi Penegakan Hukum (FORKOGAKUM), Dr. Tasrif M. Saleh, S.H., M.H
Editor : H Rizkan / Nofis

0 Komentar