KABUPATEN BOGOR – UPDATE24JAM.ID
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah awak media melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Proyek yang mencantumkan anggaran sebesar Rp204.720.000 dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Akselerasi Pembangunan Perdesaan Tahun Anggaran 2026 itu memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian antara besarnya anggaran dan kondisi fisik bangunan di lapangan.
Nilai anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kualitas konstruksi, volume pekerjaan, serta transparansi penggunaan dana publik.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut berlokasi di Kampung Sinar Rahayu, RW 003, Desa Ciasihan. Volume pekerjaan yang tercantum adalah panjang 20 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 0,50 meter. Pelaksana kegiatan tercatat atas nama TPK Desa Ciasihan, dengan Kepala Desa Ciasihan, Lilih N., S.IP.
Namun, hasil pantauan awak media memunculkan tanda tanya terhadap kualitas fisik bangunan jika dibandingkan dengan nilai anggaran yang tertera pada papan proyek.
Anggaran fantastis harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan, bukan justru menyisakan tanda tanya. Setiap rupiah uang publik semestinya menghasilkan pembangunan yang memenuhi spesifikasi teknis, kokoh, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bendahara Desa Berdalih Ada Penambahan Tahap Kedua
Untuk memperoleh kejelasan, awak media mendatangi pihak bendahara Desa Ciasihan guna meminta keterangan mengenai anggaran dan pelaksanaan pembangunan TPT tersebut.
Pihak desa yang ditemui awak media, berinisial S, menyampaikan alasan bahwa masih ada penambahan pekerjaan pada tahap kedua dari anggaran BKK Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka: Jika anggaran Rp204.720.000 sudah tercantum pada papan proyek, bagian pekerjaan apa yang belum dilaksanakan dan penambahan seperti apa yang dimaksud pada tahap kedua?
Apakah anggaran tersebut dialokasikan untuk keseluruhan pekerjaan, atau terdapat tahapan pelaksanaan yang memiliki rincian tersendiri?
Penjelasan pihak desa perlu diperkuat dengan dokumen yang dapat diperiksa, termasuk rincian anggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta laporan realisasi kegiatan.
Sebab, alasan adanya penambahan pekerjaan pada tahap kedua tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai kualitas fisik bangunan yang sudah dikerjakan.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Kualitas Justru Dipertanyakan
Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari keuangan negara, transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran yang dicantumkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Begitu pula dengan kualitas konstruksi, yang harus dapat dibuktikan melalui kesesuaian spesifikasi teknis dan pemeriksaan fisik, bukan hanya berdasarkan klaim pihak pelaksana.
Karena itu, dinas teknis terkait dan aparat pengawasan internal pemerintah perlu melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi yang ditetapkan dan kondisi pekerjaan di lapangan.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan kesesuaian volume, kualitas material, metode konstruksi, serta realisasi anggaran dengan dokumen perencanaan.
Jangan sampai papan proyek hanya menjadi pajangan informasi, sementara pertanyaan masyarakat mengenai mutu dan penggunaan anggaran tidak memperoleh jawaban yang jelas.
Publik Menunggu Penjelasan Terbuka
Awak media menilai persoalan ini perlu dijelaskan secara transparan oleh Pemerintah Desa Ciasihan dan TPK agar tidak berkembang menjadi dugaan yang belum terverifikasi.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp204,72 juta, penjelasan mengenai rincian biaya, tahapan pekerjaan, dan kualitas hasil pembangunan menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Hingga terdapat dokumen pendukung dan hasil pemeriksaan teknis, belum dapat disimpulkan bahwa pembangunan tersebut mengalami penyimpangan anggaran ataupun pelanggaran spesifikasi.
Pihak Pemerintah Desa Ciasihan, bendahara desa, dan TPK tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi serta menyampaikan dokumen yang relevan.
Anggaran fantastis bukan sekadar soal besarnya nominal, melainkan tanggung jawab untuk membuktikan bahwa setiap rupiah menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat kini membutuhkan jawaban yang jelas, bukan sekadar alasan. Sebab, uang yang digunakan untuk pembangunan desa merupakan anggaran publik yang wajib dikelola secara transparan, sesuai ketentuan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
UPDATE24JAM.ID — Tajam dalam Kontrol Sosial, Berimbang dalam Pemberitaan.
Jurnalis :Jani
Editor : Nofis
0 Komentar