Sebuah unggahan di media sosial Facebook mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet, khususnya masyarakat Kabupaten Sragen. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun bernama Renal Tri melalui grup Facebook populer "kumpulan wong sragen ( KWS ) official".
Cuitan yang menyoroti penyaluran bantuan sosial berupa beras tersebut memicu beragam respons dan diskusi panas di kolom komentar. Dalam unggahannya, Renal Tri mengekspresikan rasa heran sekaligus keprihatinannya saat melihat fenomena bantuan beras di media sosial.
"Nonton no FB ager wong do posting beras bantuan di dol, kirane OPO GK butuh ya. Giliran seng omah gedek reyot, beras AE nempur kurang kok mlh GK entuk Yo. Piye pendptmu lur," tulis Renal Tri dalam bahasa Jawa khas Sragen.
Ia menyayangkan tindakan sejumlah penerima manfaat yang justru memperjualbelikan beras bantuan dari pemerintah. Menurutnya, perilaku tersebut sangat ironis mengingat masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan pangan dasar tersebut namun justru terlewatkan dari daftar penerima.
Unggahan tersebut sontak membakar perhatian netizen dan mendadak dibanjiri puluhan komentar. Banyak warga net yang menyuarakan keresahan serupa terkait ketimpangan dan ketidaktepatan sasaran pendataan bantuan sosial di tingkat bawah, yang dinilai kerap merugikan warga miskin yang sebenarnya.
Beberapa warganet turut meluapkan kekecewaannya di kolom komentar. Akun @Riana Pilak menuliskan, "Seharuse diwenehne sing luweh butuhne." Sementara itu, akun Renal Tri menambahkan, "kalu seng entuk wong bener2 miskin, pasti dimakan. Berhubung seng entuk wong mampu yo didol".
Meski demikian, ada pula warganet yang memberikan pandangan berbeda terkait alasan beras bantuan tersebut dijual. Akun @Amanda berpendapat, "Q pernah oleh 1 kali mbak, Yo tak dol1 mergane q urip yo nggak gur maem sego, tak dol go kebutuhan liyane". Ditambah juga komentar dari akun @ Anwaar Rosyid menuliskan “ Mungkin gak ada uang untuk beli lauk lur masak mau makan nasi saja kalau nggak ada lauk.. Biar saja itu hak mereka…Mau jual atau diberikan kepada orang lain itu hak mereka”.
Fenomena ini menegaskan perlunya evaluasi berkala dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah setempat terkait pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Transparansi pendataan di tingkat desa dan RT/RW diharapkan dapat memastikan bantuan tepat jatuh ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan.
BeeMush
0 Komentar