UPDATE 24JAM NGAWI –Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun anggaran gaji dan tunjangan ASN secara presisi, efisien, serta berpatokan pada prioritas pembangunan daerah. Arahan mendesak ini disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Kas Gaji dan Tunjangan ASN di Nata Convention Hall pada Rabu (19/8/2026).
Penyegaran kompetensi yang melibatkan para perencana dan bendahara kas se-Kabupaten Ngawi hingga tingkat kecamatan ini dipandang krusial. Menurut Wabup yang akrab disapa Antok tersebut, alokasi kebutuhan belanja pegawai kini telah menyerap porsi besar, yakni sekitar 40 persen dari total APBD Kabupaten Ngawi.
Tekanan anggaran ini kian terasa seiring bertambahnya beban rekrutmen ASN baru—baik PNS maupun PPPK—yang bertepatan dengan penurunan angka Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
"Perhitungan kita harus sangat cermat. Dengan porsi mencapai 40 persen, deviasi atau selisih satu persen saja akan membawa dampak signifikan terhadap postur APBD," ujar Antok di hadapan para peserta Bimtek.
Lebih lanjut, Antok meminta instansi pemerintah membuang jauh mentalitas lama terkait pembagian anggaran yang terkesan "asal rata" antar-sektor. Menurutnya, efisiensi keuangan daerah bukan berarti setiap OPD memotong anggaran dengan persentase yang sama, melainkan mengalokasikannya secara proporsional sesuai tingkat prioritas program.
Poin Penting Arahan Pengelolaan Anggaran:
• Fokus RKPD dan RPJMD: Alokasi belanja wajib berorientasi pada program super prioritas daerah, bukan kepentingan egosentris sektoral tiap instansi.
• Evaluasi Kegiatan: Program yang terbukti tidak selaras dengan arah pembangunan daerah harus dievaluasi atau dipangkas, sementara program strategis perlu diperkuat.
• Penguatan Kapasitas SDM: Perencana dan bendahara kas memegang peran sentral dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, tertib, dan tepat sasaran.
Melalui Bimtek berkelanjutan ini, Pemkab Ngawi menargetkan terciptanya tata kelola anggaran daerah yang jauh lebih efektif, terukur, dan mampu menopang kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh. ( BeeMush )
0 Komentar