SUARA DAERAH SRAGEN – Sorotan tajam mengarah pada kualitas pelayanan publik di Bumi Sukowati. Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sragen, Dawam, blak-blakan mengkritik kinerja petugas di berbagai instansi yang dinilai jauh dari kata memuaskan.
Tak hanya soal keramahan, Dawam juga menyoroti lambatnya birokrasi dan masalah penonaktifan sepihak kartu BPJS Kesehatan. Keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Dawam mengaku kerap melihat langsung kondisi di lapangan serta menerima rentetan laporan dari masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan hati.
"Saya alami sendiri, dan banyak warga yang mengadu ke saya. Keramahan petugas ini benar-benar perlu dibina kembali," tegas Dawam kepada awak media.
Menurut Dawam, wajah pelayanan publik di Sragen saat ini masih terkesan kaku dan lamban. Ia menekankan pentingnya respons yang cepat atau istilah populernya "sat-set" dalam menangani urusan rakyat. Kritik ini tidak hanya ditujukan pada satu instansi saja, melainkan menyeluruh.
"Mulai dari tingkat desa/kelurahan, layanan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Semua instansi harus berbenah. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan justru dipersulit atau dibuat menunggu tanpa kepastian," lanjutnya.
Dia meminta temuan-temuan ini segera sampai ke telinga Bupati Sragen agar ada evaluasi total dan tindak lanjut yang nyata. Baginya, peningkatan kualitas SDM di garda depan pelayanan adalah harga mati.
Selain instansi di bawah naungan Pemkab, Dawam juga menyentil mitra kerja pemerintah seperti BPJS Kesehatan. Masalah yang paling krusial adalah kebijakan penonaktifan kepesertaan secara massal tanpa verifikasi lapangan yang akurat.
Dawam menilai langkah tersebut sangat merugikan rakyat kecil, apalagi dalam kondisi sakit. Ia menyebut ada fenomena gebyah uyah (pukul rata) dalam proses pemutakhiran data.
"Banyak warga yang masih hidup, kondisinya sedang sakit, tiba-tiba BPJS-nya dinonaktifkan. Akibatnya mereka harus repot mengurus administrasi lagi dari nol di saat butuh pengobatan. Harus verifikasi dulu dong sebelum memutus hak warga," keluhnya.
Dalam waktu dekat, Dawam berencana melakukan audiensi khusus dengan pihak terkait untuk mengurai persoalan BPJS ini di DPRD Sragen. Dia berharap sistem verifikasi diperbaiki agar tidak ada lagi warga miskin yang menjadi korban salah sasaran administrasi.
Jurnalis Wahono
